Ikut Membangun

Presiden Jokowi Bakal Serahkan Sertifikat PTSL Warga Ogan Ilir

5200 PTSL Rampung November

Kasi Hubungan Kantor Pertanahan OI Beny Kurniawan SH mengecek sertifikat yang diberikan Kasubsi Pendaftaran Arif Pramana SH. S.Tr

Inderalaya — Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal menyerahkan sertifikat ptsl pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) atau prona secara simbolis kepada warga Sumsel, dari sejumlah sertifikat tersebut adalah milik masyarakat Kabupaten Ogan Ilir (OI). Tahun ini Kantor Pertanahan OI mendapatkan kuota 5200 ptsl menerbitkan sertifikat tanah kepada warga secara gratis yang tersebar di 16 kecamatan.

Hal tersebut dikatakan Kepala Kantor Pertanahan OI Aripin Nur SH MH melalui Kasi Hubungan Kantor Pertanahan OI Beny Kurniawan SH  didampingi Kasubsi Pendaftaran Arif Pramana SH. S.Tr Selasa (5/9).

“Kuota ptsl atau prona 5200 sertifikat tahun ini, tahap pertama sertifikat sudah selesai pada Agustus sebanyak 1200 sertifikat, tahap kedua ptsl 4000 yang akan digeber paling lambat November selesai, saat ini sudah dikerjakan 1000 ptsl. Ya kita mengejer target harus cepat selesai karena akan diserahkan saat Presiden Jokowi datang ke Sumsel secara simbolis. Prona atau ptsl ini gratis karena program pemerintah berupa nawacita preside. Sejauh ini banyak dari Desa Pulau Kabal Inderalaya Utara, Desa Tanjung Tambak Kecamatan Tanjung Batu,karena pengajuannya banyak di tahap pertama, namun kita tersebar di 16 kecamatan,”kata Arif.

Dikatakannya ada beberapa kendala yang ditemui dalam proses ptsl seperti  ditemui tanah sengketa, batas wilayah dengan kabupaten lainnya, dan sebagainya. Meski begitu pihaknya dengan memiliki solusi antaralain bertemu pejabat yang berwenang di Kabupaten/ kota yang berbatasan wilayah untuk berembuk bersama dan melakukan koordinasi dengan kantor pertanahan yang berbatasan wilayah, masyarakat wajib menyelesaikan sengketa tanah sehingga tanah tersebut menjadi clean and clear

Sementara itu Beny menambahkan saat ini pembuatan ptsl difokuskan untuk tanah perumahan setiap sertifikat maksimal berukuran 3000 meter persegi ke bawah dan diutamakan masyarakat yang benar tinggal di daerah tersebut agar tidak salah sasaran.

“Dalam proses pelaksanaan ptsl tidak dipungut biaya, terkecuali untuk yang nilai NJOP diatas Rp 60juta terkena bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtb) dari nilai tanah, bumi dan bangunan sebanyak 5persen dan bea materai, selain itu pemasangan dan pembuatan patok tanda batas juga biayanya dikenakan ke masyarakat. Bagi masyarakat yang berminat mengikuti program tersebut agar berkoordinasi dengan kades setempat karena ini sifatnya komulatif. Kita berharap bagi yang sudah memiliki sertifikat nilai tanahnya makin tinggi dan memiliki nilai ekonomis,”jelasnya. (sar)

 

Baca Juga