Ikut Membangun

Sumsel Dapat 140 Ribu Sertifikat Tanah Gratis

Diserahkan Jokowi Lewat ‘Video Conference’

Palembang — Sumatera Selatan mendapatkan kuota 140 ribu sertifikat tanah dari penyerahan target nasional lima juta sertifikat tanah untuk rakyat yang diserahkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara serentak di Indonesia. Untuk Sumsel penyerahan sertifikat yang diselenggarakan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumsel dilakukan Presiden Jokowi melalui video conference, di Palembang Sport Convention Center (PSCC), Kamis (28/12).

Selain provinsi yang dipimpin Gubernur Sumsel H Alex Noerdin menerima sekitar 140.335 sertifikat, provinsi lainnya yang menerima sertifikat tanah gratis tersebut adalah Kalimantan Barat sebanya 110.394 sertifikat, Jawa Timur 7.000 sertifikat, Sulawesi Selatan 5.000 sertifikat, Jambi 82.121 sertifikat, Sulawesi Tengah 63.926 sertifikat dan Lampung 172.007.

Khusus di Sumsel, secara simbolis sebanyak 5.000 bidang sertifikat tanah diserahkan oleh Presiden Jokowi melalui Menteri Kabinet Kerja dalam kesempatan ini oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI Rini M Soemarno kepada 5.000 warga masyarakat meliputi Kabupaten Ogan Ilir, Banyuasin dan Kota Palembang.

Dalam acara penyerahan sertifikat, hadir juga Inspektur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang Erna Muchtar, Sekretaris Menteri BUMN RI Imam Apriyanto Putro, Dirjen Pengadaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang Ari Yuriwin, Dirjen Bina Marga Kementerian PU Arie Setiadi Moerwanto, Staf Khusus Menteri BUMN RI Wianda Pusponegoro, para pimpinan BUMN di Sumsel, serta FKPD Provinsi Sumsel.

Menteri BUMN RI Rini M Soemarno mengatakan, penyerahan sertifikat itu merupakan penyerahan yang dilakukan di akhir 2017 secara serentak dari target secara keseluruhan sebanyak 5 juta bidang tanah. Namun, Kementerian ATR sendiri mengklaim telah mencapai realisasi sertifikasi lahan sebanyak 5,2 juta bidang tanah dan baru diserahkan kepada masyarakat 4,2 juta bidang tanah.

Dijelaskan Rini, sisanya akan di serahkan Kanwil ATR/BPN di daerah masing-masing. Di Palembang, Sumatra Selatan, penyerahan ini dilakukan serentak di 7 provinsi dimana masing-masing daerah diserahkan oleh para menteri kabinet kerja, kecuali di Kalimantan Barat yang langsung diserahkan oleh Presiden Jokowi.

“Di Sumsel diserahkan sebanyak 140.335 bidang, dimana untuk penyerahannya simbolis diberikan kepada 5.000 penerima dari tiga kabupaten/kota. Pesan Presiden, agar sertifikat ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin,” kata dia.

Masih dikatakan Rini, sertifikat ini beragam jenis, diantaranya lahan perumahan dimana bidangnya sampai 2.000 meter persegi dan lahan pertanian maksimal lima hektar. Sertifikasi bidang tanah yang dilakukan secara gratis ini dilakukan sebagai upaya untuk mengarahkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang ditarget 5,5 persen.

“Dengan sertifikasi ini maka diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Karena jika sertifikat ini digadaikan untuk modal usaha produktif, diyakini dapat menuju kesana,” ungkapnya.

Termasuk di Sumsel, lanjut dia, jika setiap tahun dilakukan sertifikasi melebihi 230 ribu bidang tanah diyakini maka ekonomi di Provinsi Sumsel akan semakin berkembang. Mengingat, Sumsel rata-rata memiliki lahan pertanian, sehingga sertifikasi ini akan mendorong perekonomian lebih baik dan mewujudkan kesejahteraan rakyat Sumsel.

Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumsel Arif Pasha mengatakan, saat ini untuk pencapaian target sertifikasi lahan gratis belum mencapai yang ditetapkan dari 230 ribu bidang. Paling banyak belum mencapai target, yakni Muara Enim, OKU Timur, OKU Selatan dan OKU dimana rata-rata baru mencapai 40-50 persen.

“Imbauan kami kepada masyarakat untuk melaporkan ke kepala daerah dan kelurahan masing-masing untuk mendaftarkan hak mereka karena keterbatasan pegawai BPN untuk menjemput bola dan mendata terkait program pemerintah ini,” tuturnya.

Ia juga menambahkan, alasan proses sertifikasi cukup lambat karena keterbatasan anggaran, masyarakat masih belum sadar, dan keterbatasan pegawai. Untuk pendaftaran program pemerintah ini dijamin bebas pungutan liar atau pungli.

“Jika ada masyarakat yang mengalami kasus pungli selama proses pendaftaran dan sertifikasi bisa melapor ke tim saber pungli atau ke pihak berwajib. Hingga sertifikat terbit, kami pastikan tidak ada pungli,” tutupnya.

Gubernur Sumsel H Alex Noerdin meminta agar tidak ada lagi sengketa lahan di masyarakat. Mengingat penyerahan sertifikat tersebut memberikan makna yang penting bagi masyarakat karena sudah mendapat kepastian yang jelas tentang tanah yang dimiliki.

“Ingat sertifikat tanah yang telah diberikan jangan hilang dan jangan ada lagi sengketa lahan di masyarakat,” ujar orang nomor satu di Sumsel ini.

Menurut pelopor berobat gratis ini, seluruh wilayah Provinsi Sumsel ditargetkan sebanyak 230.000 sertifikat dapat diserahkan kepada masyarakat secara gratis dan sudah terpenuhi 90 persen oleh Kanwil BPN Provinsi Sumsel.

“Hari bersejarah bagi 5.000 orang masyarakat dari Kabupaten Ogan Ilir, Banyuasin dan Kota Palembang karena telah mendapatkan sertifikat tanah dan sudah ada kepastian tentang kepemilikan tanahnya,” pungkas Alex. (sar***)

 

Baca Juga